”Pemerintah juatru akan melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" kata Haedar dalam keterangannya.
Menurut Haedar, wajar bila pernyataan pemerintah tentang new normal belakangan ini menimbulkan polemik dan kebingungan di kalangan masyarakat. Sebab, di satu sisi, pemerintah masih lakukan PSBB di sejumlah daerah. Tapi di sisi lainnya, justru pemerintah mewacanakan pemberlakuan relaksasi.
"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," kata Haedar.
Haedar menambahkan, atas sikap pemerintah ini, wajar publik menilai pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat sendiri.
Haedar mengakui penyelamatan ekonomi memang penting. Tetapi, tidak kalah penting adalah keselamatan masyarakat ketika pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan penurunannya.
Karena itu, PP Muhammadiyah kata Haedar meminta pemerintah mengkaji dengan matang pemberlakuan new normal dan mendesak pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuannya, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.
Haedar juga minta, pemerintah menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas nantinya atas kebijakan itu.