Kedua, dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan.
Ketiga, dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.
"Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal di atas, maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah," ujarnya.
Ia juga mengimbau, agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir turut menyoroti kebijakan new normal yang diwacanakan pemerintah.
Menurut Haedar, rencana tersebut tidak relevan dilaksanakan. Sebab, angka penularan COVID-19 di Tanah Air masih terbilang tinggi saat ini. Bahkan, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Corona masih belum dapat diatasi.