Sahijab – Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) telah mencapai kesepakatan bersejarah yang akan mengarah pada normalisasi penuh hubungan diplomatik antara kedua negara Timur Tengah. Keputusan UEA dikutuk Palestina dan disesalkan oleh berbagai negara di dunia.
Kesepakatan itu terjadi setelah ada pembicaraan melalui telepon antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi.
Dikutip dari Al Jazeera, Gedung Putih mengatakan perjanjian itu akan membuat Israel menangguhkan rencananya untuk mencaplok wilayah Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Baca juga: Menag: Indonesia Siap Berjuang Bersama Rakyat Palestina
Uni Emirat Arab telah menjadi negara Teluk Arab pertama yang mencapai kesepakatan mengenai normalisasi hubungan dengan Israel, menutup kontak rahasia selama bertahun-tahun antara kedua negara dalam perdagangan dan teknologi.
Melalui perjanjian yang disebut sebagai "Perjanjian Abraham", yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, perjanjian itu dikabarkan akan mengamankan komitmen Israel untuk menghentikan aneksasi lebih lanjut atas tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Namun, berbicara kepada wartawan kemudian di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia setuju untuk "menunda" pencaplokan sebagai bagian dari kesepakatan dengan UEA, tetapi rencana tersebut tetap "di atas meja".
UEA merupakan negara Arab ketiga yang mencapai kesepakatan seperti itu dengan Israel, setelah Yordania dan Mesir.
Pemerintah Palestina mengutuk keras perjanjian trilateral yang diumumkan Israel, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat. Penolakan tersebut disampaikan Palestina, tak lama setelah Israel mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik dengan UEA, dengan dibantu Amerika Serikat.
"Pemerintah Palestina mengumumkan penolakan keras dan kecamannya terhadap perjanjian trilateral untuk menormalkan hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, yang dimediasi oleh Amerika Serikat," tulis pernyataan juru bicara Otoritas Nasional Palestina (PNA).
PNA memandang langkah ini sebagai upaya untuk merusak inisiatif perdamaian Arab dan keputusan Liga Arab, serta menyebutnya sebagai agresi terhadap rakyat Palestina. PNA menyerukan digelarnya sesi darurat antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menegaskan agar perjanjain tersebut ditolak.
Menanggapi kesepakatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan komunikasi melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, untuk membahas terkait masalah Palestina.
Percakapan telepon ini dilakukan pasca pengumuman mengejutkan tersebut.
Menerima panggilan telepon dari Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab dan membahas masalah Palestina," tulis Retno di akun Twitter resmi @Menlu_RI.
Dalam cuitannya Retno menyebut bahwa salah satu pembahasan dalam percakapan teleponnya dengan Menlu UEA adalah untuk menggarisbawahi posissi Indonesia terkait penyelesaian masalah Palestina dan Israel.
"Penyelesaian masalah Palestina-Israel harus didasarkan pada resolusi DK-PBB yang relevan dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara," ujar Retno.