Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Namun, ada beberapa pejabat yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud.
"Karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang positioning bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya,” ujarnya.
Kemudian, penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten masih menjadi tantangan berat bagi kehidupan kenegaraan di Indonesia selama 2020. Masyarakat masih kencang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law) dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul.
Karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong, agar segera dilakukan reformasi secara mendasar terhadap semua institusi penegak hukum. Karena, penegakan hukum yang adil, konsekuen, dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang maju.
Selain itu, rendahnya keteladanan moral dari para pejabat publik masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kasus korupsi, kasus asusila, dan kasus penyalahgunaan narkoba banyak menerpa para pejabat publik di negeri ini.
"Lemahnya sistem hukum yang ada, menjadikan tidak munculnya efek jera di tengah masyarakat, sehingga kasus serupa terus saja terjadi lagi," ujarnya.
Dewan Pimpinan MUI mendorong, agar diberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkoba. Khusus terkait kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik agar diberlakukan asas pembuktian terbalik dan dikenakan hukuman paling maksimal.