Sahijab – Sebanyak 32 Majelis Ulama Provinsi memberikan pernyataan sikap terhadap Pemerintah Indonesia prihal kondisi wabah virus Corona atau Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air.
Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Munahar Muchtar mewakili DP Provinsi, menyebutkan bahwa ada beberapa catatan masukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amien.
Baca juga: MUI Tegaskan Alasannya Melarang Ibadah di Masjid
Baik masalah soal tenaga kerja asing atau TKA dari China, hingga masalah soal Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
1. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya yang berasal dari Negara China, dengan alasan apa pun juga, karena TKA dari negara China adalah Transmitor Utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan;
2. Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan Kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda Transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan virus Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru;
3. Memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan Tenaga Kerja Asing dan jika ditemukan, maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya;
4. Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam setiap kebijakannya, dan kamipun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Mendesak kepada presiden, para Menteri, para gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap, serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya.
"Semoga pemerintah Indonesia memperhatikan sikap kami ini, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wata’ala," ujar Kiai Munahar, saat ditemui, Jumat 8 Mei 2020.
Baca juga: Berapa Lama Tidur yang Baik Saat Berpuasa