Sahijab – Kementerian Agama RI memastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi, bukan meminta penundaan rencana ibadah haji pada tahun ini, tetapi menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi.
Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman mengatakan, isu penundaan haji 2020 ini kembali muncul, setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kakbah, Selasa 31 Maret 2020.
Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Menteri Haji dan Umrah Saudi, meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas.
Baca juga: Dahlan Iskan: Masjid Jarang
Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi, berbunyi, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’id duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah_ (untuk itu, kami minta kepada umat Muslim di berbagai negara untuk *menunda kontrak apa pun* sampai kondisinya jelas). Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang ditujukan ke Menag RI, Fachrul Razi pada 6 Maret lalu.
"Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta, agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 1 April 2020.
“Jadi, konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi, karena Pemerintah Saudi, masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian, ketimbang mengurus administrasi kontrak,” tambahnya.