Sahijab – Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama atau Asbihu NU, Hafidz Taftazani mempertanyakan transparansi perihal dana optimalisasi haji khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
"Pemerintah dalam hal ini tidak pernah terbuka (mengenai) dana optimalisasi ini," kata Hafidz, saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin 22 Juni 2020.
Baca juga: Ibadah Haji 2020 Diadakan, Ini Respons Pemerintah Indonesia
Untuk itu, Hafidz mempertanyakan transparasi pengelolaan dana optimalisasi haji khusus yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut.
Sehingga, dia meminta kepada Menteri Agama, Fachrul Razi, untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana optimalisasi haji khusus tersebut. "Pak menteri harus tahu, setiap apa pun, satu sen, harus tahu," tuturnya.
Hafidz mengingatkan kepada Menag saat ini, jangan sampai terjadi lagi adanya penyelewengan dana haji seperti yang menimpa menteri agama sebelumnya, yaitu mantan Menag Said Agil Husin Al Munawar dan mantan Menag Suryadharma Ali.
"Ingat pak menteri, dua menteri sudah masuk penjara, gara-gara uang haji. Satu menteri lagi, hampir masuk penjara, gara-gara permainan bawahannya," ujarnya.
