"Di tengah pandemi inim pemerintah bisa saja membuat kebijakan, asalkan itu disetujui oleh para jamaah haji, sekarang para jamaah haji itu menyetujui atau tidak kebijakan pemerintah tersebut? Pembatalan keberangkatan haji itu harus dipahami karena Covid-19, agar jamaah paham juga kondisi pemerintah. Kebijakan itu positif-positif saja selama pemerintah mengajak ngobrol masyarakat," kata Riyanda.
Menurut catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), isu penyelewengan dana haji ini bukanlah hoaks pertama terkait dana haji. Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, terdapat hoaks bahwa dana haji dimanfaatkan pemerintah untuk menambah biaya pembangunan infrastruktur.
Kali ini, hoaks terkait dana haji disebarkan melalui media online yang tidak jelas seperti di platform blog gratis dan media yang tidak tergabung dalam Dewan Pers, kata Aribowo Sasmito, periset dari Mafindo.
"Hoaks kali ini sepertinya tidak terlalu viral-viral amat, lebih viral dulu yang pertama kali diedarkan, berkaitan dengan infrastruktur. Dulu dihubungkan dengan infrastruktur, sekarang dengan penguatan rupiah," kata Aribowo.
Menurutnya, disinformasi terkait agama dan ras cenderung `laku` di Indonesia, karena keduanya merupakan topik yang sensitif.
"Pertama, orang sering emosi kalau [bicara topik] berkaitan dengan agama. Orang Indonesia ini sisi bagusnya [adalah mereka] religius dan berorientasi kekeluargaan. Agama itu sudah menjadi identitas dan yang namanya agama dan suku itu sering dipakai bahan untuk memancing emosi orang, dan kalau orang sudah emosi, hal yang standar adalah, mau seintelek apapun dia, karena sedang diambil emosinya, dia akan menyebarkan hoax itu," jelas Aribowo.